Jurnal Peran Kades Dalam Pembangunan Desa

                                                            Rabu, 14 Maret 2018

PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA

Jurnal Pembangunan Desa

Disusun Oleh :

Aang Suvandi

TI141700**

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

(STMIK) LOMBOK

Abstrak

Artikel ini membahas tentang peran dari Kepala Desa sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator untuk  meningkatkan pembangunan di Desa agar pembangunan sekaligus pelaksanaan bejalan baik, setra menyelenggarakan pemerintahan desa yang sesuai dengan aspirsai masyarakat, serta peningkatan pembangunan yang selalu beorientasi kepada kepentingan umum dan bekerja sama dengan pihak Gerdema untuk memperlancar dan mempercepat pembangunan desa.

Kata Kunci : Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Indonesia memasuki era reformasi yang di tandai dengan bergantinya kekuasaan pemerintahan dari rezim orde baru ke orde reformasi pada tahun 1998, mengawali  periode

pemerintahannya  dengan berbagai masalah yang melanda, mulai dari krisis multi dimensi yang melanda seluruh kawasan Asia Tenggara, memberantas korupsi kolusi dan nepotisme, serta melaksanakan agenda Nasional yang sangat penting yaitu pembangunan nasional yang adil dan merata dalam segala bidang di seluruh wilayah Indonesia.

Tuntutan reformasi lainnya yang menarik perhatian adalah tentang desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah. Maka secara langsung mengubah ruang lingkup kewenangan pemerintah di Indonesia, Pemerintah Pusat memberikan kewenangannya kepada pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga atau daerahnya sendiri. Tujuan dari otonomi daerah secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam di dalam bingkai Negara Republik Indonesia. Dan salah satu caranya adalah meningkatkan daya guna dan  hasil guna  penyelenggaraan  pemerintahan di  daerah, terutama  dalam  pelaksanaan  pembangunan dan  pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan  pembinaan  kestabilan  politik dan kesatuan bangsa. Pemerintah Daerah sebagai  perangkat Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah harus mampu mengakomodir, mengelola, dan memberdayakan sumber-sumberyang ada secara keseluruhan di daerahnya masing-masing, baik sumber daya  alam yang ada maupun sumber daya manusia yang ada di daerah. Dengan demikian salah  satu  bagian dalam  sistem  pembangunan daerah adalah penyelenggaraan  pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa  yang merupakan pelaksana pembangunan “garis  depan” dalam pemerintahan Indonesia sesuai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah di amanatkan dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tujuan  dari  otonomi  daerah  secara  umum adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  keadilan, demokrasi,  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh unsur  bangsa  yang  beragam  di  dalam  bingkai Negara Republik Indonesia. Dan salah satu caranya  adalah meningkatkan  daya  guna  dan  hasil guna  penyelenggaraan  pemerintahan di daerah, terutama  dalam pelaksanaan  pembangunan dan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  untuk meningkatkan  pembinaan  kestabilan  politik dan kesatuan bangsa. Pemerintah  Daerah sebagai perangkat Pemerintah Pusat  dalam  proses pembangunan  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat di daerah harus mampu mengakomodir,  mengelola, dan memberdayakan sumber-sumber yang ada secara keseluruhan di  daerahnya  masingmasing, baik sumber daya alam yang ada maupun sumber daya manusia yang ada di daerah. Dalam  undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah dan undang–undangNo.72 Tahun 2005 tentang desa.  Pembangunan  desa  merupakan  usaha pembangunan  dari  masyarakat  pada  unit  pemerintah  terendah  yang  harus  dilaksanakan  dan dibina  terus  menerus,  sistematis  dan  terarah  sebagai  suatu  kesatuan  dengan  pembangunan regional/daerah dan nasional Marbun (1983: 38).

Artikel ini menyoroti Peran Kepala Desa sebagai sebagai motivator,  fasilitator,  dan mobilisator untuk meningkatkan pembangunan desa di Desa bejalan  baik. Artikel ini berargumen mengenai Peran Kepala Desa dalam peningkatan pembangunan kepada kepentingan  umum dan bekerja  sama  dengan  pihak – pihak yang  lain  untuk  memperlancar dan mempercepat pembangunan desa.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Peran  adalah  suatu  perilaku  seseorang  yang  diharapkan  dapat  membuat  suatu

perubahan  serta  harapan  yang  mengarah  pada  kemajuan,  meskipun  tidak  selamanya  sesuai

dengan apa yang  diharapkan  dan  sebagai  tolak  ukur  seseorang  sebagai  seorang  pemimpin

apakah  orang  itu  dapat  meningkatkan  kinerjanya  dalam  menjalankan tugas–tugas  yang

diberikan  kepadanya  sehingga  akan  membuat orang  tersebut  dapat  memaksimalkan  kinerja

dalam  menjalankan  tugas–tugasnya.

Adapun peran kepala desa didalam desa :

1.Motivasi,  merupakan  dorongan,  rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan

seorang  individu  kepada  individu  lainnya  sedemikian  rupa, sehingga orang  yang

diberikn  motivasi tersebut  menuruti atau melaksanakan  apa yang dimotivasikan  secara

kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.

2.Fasilitator  adalah  orang yang  memberikan  bantuan  dalam  memperlancar  proses

komunikasi  sekelompok  orang, sehingga  mereka dapat  memahami  atau  memecahkan

masalah bersama-sama.

3.Mobilisator  yaitu  orang  yang  mengarahkan  atau  menggerakkan  untuk  melakukan

sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

Jadi, pemimpin itu ialah seorang yang  memiliki  satu  atau  beberapa  kelebihan  sebagai

predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir),  dan  merupakan  kebutuhan  dari  satu  situasi  atau

zaman,  sehingga  dia  mempunyai  kekuasaan  dan  kewibawaan  untuk  mengarahkan  dan

membimbing bawahan.  Dia  juga  mendapatkan  pengakuan  serta  dukungan  dari  bawahannya,

dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu.

Jadi  peran  adalah  suatu  perilaku  seseorang  yang  diharapkan  dapat  membuat  suatu

perubahan  serta  harapan  yang  mengarah  pada  kemajuan,  meskipun  tidak  selamanya  sesuai

dengan  apa  yang  diharapkan  dan  sebagai  tolak  ukur  seseorang  sebagai  seorang  pemimpin

apakah  orang  itu  dapat  meningkatkan  kinerjanya  dalam  menjalankan tugas  –  tugas  yang

diberikan  kepadanya  sehingga  akan  membuat  orang  tersebut  dapat  memaksimalkan  kinerja

dalam menjalankan tugas – tugasnya.

Pembangunan

Sebelum  ditelaah  tentang  pembangunan desa, maka  terlebih dahulu dikemukakan  arti  serta pengertian dasar dari pembangunan pada umumnya, menurut Tjokroamidjojo (2000:42) mengatakan bahwa pembangunan adalah didalam proses atau usaha – usaha perubahansosial (social chenge) tersebut dapat berarti suatu  usaha perubahan  dan  pembangunan  dari  keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik. Dalam melaksanakan pembangunan perlu adanya  suatu usaha dan proses, menurut Khairuddin (2000:24) yang dinyatakan oleh Siagian pembangunan  adalah  rangkaian  usaha yang  secara  sadar  dilakukan.  Artinya,  keadaan  yang  lebih  baik,  yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi  secara  kebetulan.  Usaha  atau  proes  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh suatu Negara  adalah  tekad  atau  keinginan yang disusun  berdasarkan  pemikiran  –  pemikiran dan pertimbangan–pertimbangan  secara  luas. Usaha atau  proses  pembangunan  terlihat dengan  adanya  kehendak untuk menentukan arahan–arahan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Desa

Desa sebagai organisasi pemerintah  terendah  merupakan  tumpuan  segenap  pelaksana  urusan

pemerintahan  dan  pembangunan, Dengan  berbagai  potensi  sumber  daya  yang  dimilikinya.

Keberadaan  dan  kehidupan  desa,  sebagai  suatu  kesatuan  masyarakat  dimana  bertempat

tinggal  sejumlah  penduduk  yang  berhak  mengatur  rumah  tangganya  sendiri  adalah  suatu

organisasi masyarakat yang ada sejak lama mendahului terbentuknya Negara Indonesia.

Kewenangan desa meliputi :

 1.Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

 2.Menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota  yang

diserahkan  pengaturannya  kepada  desa,  yakni  urusan  pemerintahan  yang  secara  langsung

dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

 3.Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan  Pemerintah  Kabupaten  / Kota.

 4.Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Masyarakat  mempunyai  peranan  penting  dalam  keberhasilan  pembangunan,

termasuk  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Peran-serta  kepala  desa  dalam

penyelenggaraan  pelayanan  publik  didefinisikan  sebagai  suatu  partisipasi  seluruh  anggota

masyarakat,  baik  individu,  keluarga  atau  pun  kelompok,  untuk  bersama-sama  mengambil

tanggung  jawab,  mengembangkan  kemandirian,  menggerakkan,  dan  melaksanakan  upaya

penyelenggaraan pelayanan publik. Banyak hasil dari program-program penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  berlandaskan peran-serta  masyarakat  termasuk  program  pemerintah  desa  kurang  berkembang  bahkan  ada yang  sudah  tidak  berlanjut  .  Hal  ini  disebabkan  karena  para  petugas  lapangan  sebagai motivator  dari  program  tersebut  di  atas  kurang  memberikan  dorongan/motivasi  kepada masyarakat khususnya kepada kepala desa lebih lanjut secara terus-menerus.

Dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penelitian  ini merupakan penelitian  yang bersifat deskriptif dan  apabila dilihat dari  tujuannya

termasuk  penelitian  hukum  empiris  atau  non  doktrinal.  Lokasi  penelitian  Pemerintah  Desa

Tanjung Keranjang. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik

pengumpulan  data  yang  dipergunakan  yaitu  wawancara  dan  studi  kepustakaan  baik  berupa

buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  sebagainya.  Analisis  data  menggunakan

analisi data kualitatif.

Peran Kepala Desa dalam Membina Perekonomian Desa

Usaha untuk menggalakkan pembangunan  desa  yang  dimaksudkan  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan taraf hidup  serta  kondisi  sosial  masyarakat  desa  yang  merupakan  bagian terbesar  dari  masyarakat  desa  yang  merupakan  bagian  terbesar  dari  masyarakat  Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam  prakteknya peran dan prakarsa  pemerintah  masih  dominan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  maupun  untuk meningkatkan  kesadaran  dan  kemampuan  teknis  warga  desa  dalam  pembangunan  desa. Berbagai  teori  mengatakan,  bahwa  kesadaran  dan  partisipasi  warga  desa  menjadi  kunci

keberhasilan  pembangunan  desa.  Sedangkan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  warga  desa

akan  pentingnya  usaha  –  usaha  pembangunan  sebagai  sarana  untuk  memperbaiki  kondisi

ekonomi  dan  dalam  meningkatan  partisipasi  warga  desa  dalam  pembangunan  banyak

tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan atau Kepala Desa.

Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Dimana dengan adanya rasa aman,  masyarakat  merasa  tenang  maka  timbullah  masyarakatyang tertib hukum dengan segala peraturan  yang  berlaku  dan  begitu  pula  sebaliknya  dengan adanya sikap tertib  terhadap  sesuatu  dimana  saling  menghormati  peraturan  yang  ada,  saling mengerti  posisi  masing-masing,  maka  masyarakat  dapat  merasa  bahwa  di  dalam    kondisi  yang ia  hadapi  masyarakat  dapat  merasa  aman  secara  jasmani  dan  psikis,  damai  dan  tenang  tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Kesimpulan

Peran  Kepala  Desa  dalam  memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sangat penting  di  dalam  organisasi  atau  intansi  yang  ada  di  desa  karena  mempunyai  jabatan  tertinggi dan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, membina  pembangunan  perekonomian  desa,  memelihara  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat, mebuat perencanaan peraturan desa. Faktor  penghambat  dalam  melaksanakan  tugas  sebagai  Peran  Kepala  Desa  adalah kurangnya  kesadaran    msayarakat  dalam  memberi  atau  menyumbangkan  sesuatu  untuk desanya  sendiri  baik  itu  berupa  fisik,  dana, maupun  pikiran.  Terkadang  setiap  keputusan  yang diambil  tidak  dapat  sepenuhnya  diterima  oleh  semua  masyarakat  yang  disebabkan  adanya pengaruh  –  pengaruh  dari  luar  yang  menginginkan  keputusan  tersebut  diubah.  Sehingga  hal ini dapat berpengaruh juga dalam penyelenggaraan pembangunan Desa. Dan  kurangnya  sarana  dan  fasilitas  penunjang  yang  mendukung  kepala  desa  dalam penyelenggaraan  pembangunan  di  Desa,  misalnya  kurangnya  teknologi komputer  di  desa,  pendidikan  yang  masih  sangat  kurang  sehingga  masih  banyak    kekurangan akan  SDM  yang  diperlukan  di  Desa  Tanjung  Keranjang.  Tidak  hanya  itu  saja  masih  ada  saja warga  yang  menyalah  gunakan  pinjaman  yang  semestinya  diperuntukkan  bersama  warga lainnya, dan masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Desa

Daftar pustaka

Wijaya, A. W. 2002. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan). Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

Elfiza bloogspot.com/2013/contoh jurnal pembangunan desa.

Share on Facebook Plus on Google+